Kinerja Pelayanan SKPD PDF Cetak Email
Ditulis oleh Administrator   
Sabtu, 28 September 2013 13:45

Adapun kondisi pelayanan yang ingin dicapai adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial  tenaga kerja dan transmigrasi adalah sebagai berikut  :

  1. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan;
  2. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas;
  3. Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Indramayu dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan SKPD kepada masyarakat.

 

 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu sesuai Perda No. 8 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu dan Peraturan  Bupati Indramayu Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Sosial  Tenaga Kerja Dan transmigrasi Kabupaten Indramayu, berdasarkan Peraturan Bupati tersebut mempunyai tugas pokok :

“MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DIBIDANG SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BERDASARKAN AZAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN”

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah,

potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa azas penyelenggaraan pemerintahan adalah azas kepastian hukum, azas  terti penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, azas akuntabilitas, dan azas efisiensi serta azas efektifitas.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan adalah  penanggulangan masalah sosial,  dan pelayanan bidang ketenagakerjaan, sedangkan dalam pasal 14 ayat ( 2 ) urusan pemerintahan Kabupaten / Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi unggulan daerah yang bersangkutan dalam hal ini pelayanan bidang ketransmigrasian yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya kewenangan terhadap 2 urusan wajib dan 1 urusan pilihan tersebut, maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu secara konsekuen dan logis agar siap melakukan upaya dan langkah-langkah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial  ketenagakerjaan dan ketransmigrasian baik pelayanan dan pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pencari Kerja, dan Transmigran  sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu.

Pelaksanaan pembangunan di Bidang Sosial,  Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian perlu dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian  sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

Dengan demikian maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah kaitannya  dalam penanganan masalah sosial  ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian  sesuai dengan Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu yang menuangkan visi, misi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan penanganan masalah sosial, pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara optimal di Kabupaten Indramayu.

terakhir diperbarui Sabtu, 28 September 2013 14:08